PATI, sraya.net – DPRD Kabupaten Pati menekankan bahwa setiap program pemberdayaan masyarakat harus dirancang secara tepat sasaran dan berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD Pati, Mukit, saat menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang (UNNES) melalui LPPM, Selasa (28/04/2026), di Ruang Kembangjoyo Setda Pati.
Menurut Mukit, sinkronisasi antara program pemerintah daerah dan hasil riset akademik menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas program pemberdayaan.
“Program pemberdayaan tidak boleh sekadar formalitas. Harus berbasis data dan kebutuhan masyarakat agar benar-benar memberikan dampak yang nyata,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih program di lapangan.
“Sering kali program yang ada tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga hasilnya kurang maksimal. Melalui forum seperti ini, kita harapkan ada penyamaan persepsi dan langkah bersama,” lanjutnya.
Mukit menegaskan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap program yang dijalankan pemerintah benar-benar tepat guna dan tepat sasaran.
“Kami di DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, sinergi seperti ini harus terus diperkuat,” ujarnya.
FGD tersebut merupakan bagian dari diseminasi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2026 yang didukung oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
(ADV)
