PATI – Komisi C DPRD Kabupaten Pati mendorong pemerintah daerah menerapkan keterbukaan informasi secara menyeluruh dalam setiap proyek pembangunan jalan. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, mengatakan seluruh informasi mengenai proyek, mulai dari nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, sumber anggaran, hingga spesifikasi teknis, seharusnya mudah diakses oleh masyarakat. Menurutnya, warga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan.
Ia menegaskan bahwa papan informasi proyek tidak boleh dipasang hanya sebagai pelengkap administrasi, tetapi harus memuat data yang lengkap dan mudah dipahami. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat ikut memantau pelaksanaan pembangunan di lingkungan sekitarnya.
“Semakin terbuka sebuah proyek kepada publik, semakin kecil ruang untuk terjadinya penyimpangan. Transparansi bukan hanya bentuk pertanggungjawaban pemerintah, tetapi juga cara membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil pembangunan,” ujar Joni.
Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam pengawasan akan menjadi pelengkap bagi fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD maupun aparat pengawas internal pemerintah. Apabila ditemukan pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi, masyarakat dapat segera menyampaikan laporan kepada instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti.
Joni menilai kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif. Dengan demikian, kualitas pembangunan jalan dapat terjaga dan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ia berharap budaya keterbukaan informasi terus diperkuat dalam seluruh proyek infrastruktur di Kabupaten Pati. Selain meningkatkan akuntabilitas, langkah tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya pembangunan yang berkualitas, tepat sasaran, dan bebas dari praktik yang merugikan keuangan daerah.
(ADV)
