Komisi A DPRD Pati Tekankan Pentingnya Anggaran Operasional bagi Aparat Penegak Perda

Advertorial, Berita, Lokal170 Dilihat
banner 468x60

PATI – Pelaksanaan pengawasan dan penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Pati dinilai memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar berjalan secara efektif. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Gerindra, Adam Maulana, menilai pemerintah daerah perlu memastikan instansi yang bertugas memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan di lapangan.

Menurut Adam, pengawasan terhadap tempat hiburan tidak hanya dilakukan ketika muncul laporan masyarakat, tetapi juga membutuhkan kegiatan monitoring secara berkala sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran peraturan daerah.

“Pengawasan yang berkelanjutan tentu harus ditopang dengan dukungan anggaran yang memadai. Pemerintah daerah perlu memastikan instansi terkait memiliki fasilitas dan kebutuhan operasional yang cukup agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan secara optimal,” ujar Adam Maulana.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk kegiatan penertiban, tetapi juga mendukung pembinaan kepada pelaku usaha, koordinasi lintas instansi, serta inspeksi rutin guna memastikan seluruh tempat usaha mematuhi ketentuan yang berlaku.

Adam menambahkan, penegakan aturan akan lebih efektif apabila seluruh perangkat daerah yang memiliki kewenangan didukung oleh perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara konsisten tanpa terkendala aspek teknis.

“Yang terpenting adalah menciptakan sistem pengawasan yang berkesinambungan. Dengan dukungan anggaran yang proporsional, aparat dapat menjalankan tugas secara profesional sehingga ketertiban umum tetap terjaga dan pelaku usaha juga memperoleh kepastian hukum,” tegas legislator Fraksi Gerindra tersebut.

Komisi A DPRD Kabupaten Pati, lanjut Adam, akan terus mengawal pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah agar kebutuhan operasional instansi yang bertanggung jawab terhadap penegakan peraturan daerah dapat terpenuhi. Ia berharap langkah tersebut mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat.

(ADV)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *