Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PPP, Muslihan, menyoroti pelaksanaan program hutan sosial di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat tidak boleh hanya berfokus pada eksploitasi materi, melainkan harus tetap menjaga fungsi ekologis kawasan hutan tersebut secara seimbang.
Muslihan menilai, keberhasilan sejati dari program hutan sosial terletak pada bagaimana masyarakat mampu mandiri secara finansial tanpa harus mengorbankan kelestarian alam. Keseimbangan ini menjadi pilar utama agar program jaminan pemanfaatan lahan dari pemerintah dapat berjalan dalam jangka panjang.
“Petani memang membutuhkan penghasilan, tetapi kawasan hutan juga harus tetap dijaga. Jangan sampai orientasi ekonomi justru merusak fungsi lingkungan,” kata Muslihan saat memberikan pandangan mengenai tata kelola kehutanan di Kabupaten Pati.
Komisi B DPRD Pati berkomitmen untuk terus memonitor jalannya program ini agar tidak keluar dari koridor yang semestinya. Muslihan berharap para kelompok tani dapat menjadi garda terdepan yang membuktikan bahwa perbaikan kesejahteraan warga bisa berjalan selaras dengan pemulihan kondisi alam.
(ADV)
