PATI, sraya.net — Penyusunan rancangan APBD Kabupaten Pati 2027 menjadi salah satu perhatian Komisi C DPRD Pati dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). DPRD mendorong agar program pembangunan yang masuk dalam anggaran tahun depan benar-benar memiliki perencanaan yang jelas.
Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, mengatakan pembahasan sejak tahap awal diperlukan agar program infrastruktur yang direncanakan tidak hanya berorientasi pada jumlah kegiatan, tetapi juga mempertimbangkan skala kebutuhan daerah.
“Untuk rancangan APBD 2027, kami ingin program yang disusun DPUTR benar-benar berdasarkan prioritas. Mana yang paling dibutuhkan masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan anggaran,” kata Joni.
Menurut Joni, pembahasan bersama DPUTR juga menjadi momentum bagi Komisi C untuk melihat kembali pelaksanaan pembangunan tahun 2026. Evaluasi tersebut penting agar pengalaman selama tahun berjalan dapat menjadi bahan perbaikan dalam menyusun program tahun berikutnya.
Ia menilai perencanaan yang matang akan membantu pemerintah daerah menentukan prioritas pembangunan secara lebih efektif. Terlebih, kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Pati cukup beragam dan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Jangan sampai program terlalu banyak, tetapi pelaksanaannya tidak maksimal. Lebih baik menentukan prioritas yang jelas dan memastikan program tersebut bisa memberikan manfaat yang nyata,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, Komisi C juga meminta gambaran mengenai progres kegiatan DPUTR pada 2026. Pihak DPUTR menyampaikan sejumlah kegiatan yang telah direncanakan sudah berjalan, dengan nilai pekerjaan yang telah berkontrak sekitar Rp102 miliar.
Bagi Joni, data tersebut dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk melihat efektivitas pelaksanaan pembangunan sekaligus menjadi pertimbangan dalam pembahasan APBD 2027.
Komisi C berharap penyusunan anggaran tahun depan tidak berhenti pada penetapan nilai anggaran. Setiap program yang mendapatkan alokasi dana harus memiliki sasaran yang jelas, perencanaan yang terukur, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin APBD itu betul-betul menjawab kebutuhan daerah. Jadi sejak perencanaan, pelaksanaan sampai hasil akhirnya harus jelas manfaatnya untuk masyarakat,” tandas Joni.
(ADV)
