PATI, sraya.net — Penyediaan fasilitas yang mudah diakses penyandang disabilitas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pati dinilai perlu menjadi tanggung jawab bersama. DPRD Pati mendorong agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) turut memperhatikan kebutuhan tersebut sesuai dengan karakteristik kantor dan jenis pelayanan yang diberikan.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Hj. Suhartini, mengatakan akses pelayanan publik yang ramah disabilitas tidak seharusnya hanya menjadi perhatian satu instansi. Menurutnya, setiap OPD perlu memiliki kepedulian yang sama agar masyarakat berkebutuhan khusus dapat memperoleh pelayanan secara setara.
Ia menilai Dinas Sosial dapat berperan sebagai penghubung untuk menyampaikan kebutuhan fasilitas disabilitas kepada Sekretaris Daerah (Sekda). Selanjutnya, arahan tersebut dapat diteruskan kepada seluruh OPD agar diterapkan sesuai kewenangan masing-masing.
“Dinas Sosial bisa menyampaikan kebutuhan ini kepada Sekda. Kemudian harapannya ada arahan kepada masing-masing OPD agar fasilitas bagi penyandang disabilitas ikut menjadi perhatian,” ujarnya.
Suhartini menjelaskan, kebutuhan fasilitas di setiap kantor pemerintah kemungkinan tidak sama. Karena itu, penyesuaian dapat dilakukan dengan melihat kondisi bangunan serta karakter pelayanan yang tersedia.
Menurutnya, koordinasi lintas OPD diperlukan agar pembangunan maupun penyediaan fasilitas tidak dilakukan secara terpisah-pisah. Perencanaan yang terintegrasi juga memungkinkan pemenuhan fasilitas dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Ia mendorong kebutuhan penyandang disabilitas mulai dimasukkan dalam perencanaan masing-masing OPD. Dengan demikian, penyediaan fasilitas seperti akses masuk, jalur yang mudah digunakan, maupun sarana pendukung pelayanan dapat menjadi bagian dari pembangunan rutin pemerintah.
Suhartini menegaskan, perhatian terhadap penyandang disabilitas tidak berhenti pada pemberian bantuan sosial. Kemudahan dalam mengakses gedung pemerintahan dan memperoleh pelayanan publik juga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi.
“Pelayanan kepada masyarakat harus bisa diakses semua pihak. Karena itu, kebutuhan penyandang disabilitas juga perlu dipikirkan dalam setiap perencanaan OPD,” katanya.
DPRD Pati berharap koordinasi tersebut segera ditindaklanjuti sehingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas di lingkungan pemerintahan dapat semakin merata.
(ADV)
