PATI, sraya.net – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan di Kabupaten Pati tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga menyangkut kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi. Untuk itu, seluruh perangkat daerah diminta memperbaiki sistem penyampaian informasi agar lebih terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Visitasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2026 bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Ruang Pragolo, Rabu (11/11/2026).
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menuturkan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan. Berbagai kebijakan maupun aktivitas pemerintah kini dapat diketahui publik dengan cepat melalui media sosial dan berbagai saluran komunikasi digital.
Menurutnya, situasi tersebut mengharuskan setiap ASN lebih berhati-hati sekaligus bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Transparansi harus diterapkan dalam setiap proses pemerintahan, bukan sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administrasi.
Chandra juga mengaitkan keterbukaan informasi dengan peluang pengembangan ekonomi daerah. Ia menyebut, melalui Pati Business Forum, delapan perusahaan telah menyatakan komitmen untuk menanamkan investasi di Kabupaten Pati dengan nilai hampir Rp12,6 triliun.
Potensi investasi tersebut perlu diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang memberikan kejelasan informasi kepada para pelaku usaha. Dengan demikian, proses pelayanan dan berbagai kebutuhan administrasi dapat berjalan secara transparan.
Dalam hal pelayanan masyarakat, Chandra turut meminta optimalisasi program Lapor Bupati yang menjadi wadah penyampaian aspirasi warga. Melalui saluran tersebut, pemerintah dapat mengetahui secara langsung berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan.
Keluhan mengenai kondisi jalan rusak tercatat mendominasi laporan masyarakat. Selain infrastruktur, persoalan sosial dan ketidaktepatan data desil kesejahteraan juga menjadi sejumlah isu yang disampaikan warga.
Ia meminta setiap OPD tidak bersikap pasif ketika menerima laporan. Penanganan harus dilakukan sesuai kewenangan masing-masing, disertai penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat.
Perhatian pemerintah juga diarahkan pada persoalan kebencanaan. Kabupaten Pati memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, dengan sekitar 95 desa berpotensi mengalami kekeringan ketika musim kemarau. Sementara saat musim penghujan, ancaman banjir membutuhkan kesiapsiagaan dari seluruh instansi terkait.
Chandra berharap hasil penilaian dan arahan Komisi Informasi Jawa Tengah dapat menjadi pedoman bagi setiap OPD untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi. Ia menegaskan, seluruh jajaran pemerintah harus mampu menunjukkan kinerja yang transparan dan akuntabel, terlebih Pati saat ini tengah mendapat perhatian di tingkat nasional.
Terpisah, Kepala Diskominfo Kabupaten Pati Sugiyono menjelaskan bahwa pelaksanaan visitasi merupakan bagian dari proses pembinaan dan peningkatan kapasitas badan publik dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.
Salah satu fokus yang menjadi perhatian adalah optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik di tingkat utama maupun pelaksana. Koordinasi antarlembaga tersebut dinilai penting agar pengelolaan permohonan informasi dapat berjalan sesuai prosedur.
Sugiyono menerangkan, badan publik harus mampu menyediakan informasi berdasarkan kategori yang telah ditentukan, meliputi informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi yang tersedia setiap saat. Adapun informasi yang dikecualikan tetap harus dikelola berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Setiap instansi juga diwajibkan melakukan pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) setiap tahun. Dengan pembaruan tersebut, masyarakat dapat memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan kondisi terkini.
Diskominfo berharap pelaksanaan visitasi yang dihadiri langsung Plt Bupati dan Pj Sekda Pati dapat memperkuat keseriusan seluruh perangkat daerah dalam memenuhi standar keterbukaan informasi publik.
Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Setiadi menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi bagian yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, akses terhadap informasi bukan hanya kebutuhan tambahan, melainkan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh setiap badan publik.
Ia menjelaskan, kunjungan Komisi Informasi ke Kabupaten Pati lebih diarahkan pada pemberian pendampingan dan penguatan kapasitas. Melalui kegiatan tersebut, badan publik diharapkan dapat mengetahui kekurangan sekaligus melakukan perbaikan dalam pengelolaan informasi.
Setiadi juga mengundang Plt Bupati dan Pj Sekda Pati untuk menghadiri tahapan uji publik keterbukaan informasi yang dijadwalkan berlangsung pada minggu pertama Desember di Kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Evaluasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan penilaian semata, tetapi ditindaklanjuti melalui pembenahan sistem pelayanan informasi di seluruh perangkat daerah.
Kegiatan visitasi turut dihadiri Pj Sekda Kabupaten Pati, jajaran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, para camat, pimpinan OPD, PPID Utama, serta PPID Pelaksana dari seluruh dinas, badan, kantor, dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
