PATI, sraya.net – Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang matang dalam merealisasikan kenaikan tunjangan bagi Ketua RT dan RW.
Menurutnya, kebijakan peningkatan tunjangan tidak cukup hanya berdasarkan besaran tambahan yang diterima setiap orang. Pemerintah juga harus menghitung kemampuan APBD secara keseluruhan.
“Yang harus kita pastikan adalah kemampuan anggaran daerah. Jangan sampai satu program berjalan, tetapi kemudian membebani program prioritas lainnya,” ujar Bambang.
Ia menyebut rencana kenaikan sebesar Rp500 ribu mulai 2027 akan berdampak terhadap kebutuhan anggaran sekitar Rp4,5 miliar per tahun karena jumlah RT dan RW di Kabupaten Pati mencapai sekitar 9.010 orang.
Bambang menilai kebutuhan tersebut masih perlu dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran.
“Angkanya sudah bisa dihitung. Tinggal bagaimana kemudian kita menyesuaikan dengan postur APBD dan skala prioritas pembangunan,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi peran RT dan RW yang selama ini membantu pemerintah desa dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Menurut Bambang, peningkatan tunjangan diharapkan tidak berhenti sebagai kebijakan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan pemerintahan hingga tingkat lingkungan.
“Harapannya kesejahteraan meningkat, pelayanan kepada masyarakat juga semakin baik,” pungkasnya.
(ADV)
