PATI, sraya.net – Kondisi infrastruktur jalan di wilayah pedesaan Kabupaten Pati menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Rendahnya tingkat penanganan jalan poros desa dinilai perlu segera diatasi karena keberadaannya sangat menunjang mobilitas warga dan kelancaran aktivitas ekonomi, terutama sektor pertanian.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengungkapkan bahwa penanganan jalan poros desa hingga saat ini baru menyentuh sekitar 6 persen. Capaian tersebut masih jauh dari harapan sehingga diperlukan langkah konkret untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur.
Menurut Chandra, pembangunan jalan tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan kualitas jalan kabupaten. Akses penghubung di tingkat desa juga harus menjadi perhatian karena banyak digunakan masyarakat untuk menjalankan kegiatan sehari-hari maupun membawa hasil panen.
Hal tersebut disampaikannya dalam Sosialisasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Pendanaan APBD 2026 yang berlangsung di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Selasa (10/11/2026).
Ia menyebutkan, kemantapan jalan kabupaten saat ini telah mencapai sekitar 80 persen. Pemerintah daerah menargetkan persentase tersebut meningkat menjadi 83 persen pada 2027. Meski demikian, persoalan infrastruktur di kawasan pedesaan masih membutuhkan penanganan yang lebih luas.
Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, Pemkab Pati menganggarkan sekitar Rp152 miliar dalam APBD Perubahan 2026. Sebanyak 51 ruas jalan telah masuk dalam rencana penanganan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas infrastruktur daerah.
Chandra menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan proyek. Ia meminta kepala desa memastikan langsung ruas jalan yang membutuhkan perbaikan agar anggaran yang dikucurkan tidak salah peruntukan.
Menurutnya, kejelasan lokasi pekerjaan harus dipastikan sejak awal, termasuk panjang ruas dan batas titik pengerjaan. Hal ini diperlukan agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru maupun kekecewaan masyarakat.
Pemerintah kecamatan juga diminta tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif memeriksa kondisi infrastruktur di wilayahnya. Seluruh kerusakan jalan, mulai dari jalan kabupaten hingga akses pertanian, harus masuk dalam pendataan.
Termasuk ruas yang sudah pernah diperbaiki tetapi kembali rusak. Seluruh informasi tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebutuhan pembangunan secara lebih terukur.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Pati menjadwalkan pertemuan dengan pemerintah desa di masing-masing kecamatan pada awal Desember. Agenda tersebut akan dimanfaatkan untuk mencocokkan kondisi lapangan dengan berbagai pengaduan masyarakat yang telah diterima pemerintah daerah.
Selain mendorong percepatan pembangunan, Chandra turut menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan bantuan keuangan. Kepala desa penerima bantuan diminta memastikan seluruh tahapan kegiatan disertai administrasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan ketika dilakukan pemeriksaan.
Pemkab Pati juga berupaya memperluas sumber pendanaan pembangunan dengan mengajukan tambahan bantuan kepada pemerintah pusat. Melalui Kementerian Desa, pemerintah daerah mengusulkan dukungan anggaran infrastruktur yang diperkirakan berpotensi mencapai Rp200 miliar.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kabupaten Pati, Riyoso, menjelaskan bahwa program Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan dirancang untuk membantu desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Program yang memiliki dasar hukum Peraturan Daerah Tahun 2023 tersebut kini tengah dipertimbangkan untuk direvisi. Salah satu alasannya, nilai bantuan sekitar Rp200 juta per titik dinilai belum ideal untuk menangani kebutuhan jalan yang memiliki panjang beberapa kilometer.
Riyoso merinci, pada APBD Perubahan 2026 terdapat 184 desa di 21 kecamatan yang mendapatkan alokasi bantuan. Jumlah kegiatan yang direncanakan mencapai 473 kegiatan dengan total anggaran sekitar Rp74,6 miliar.
Apabila dirata-rata, setiap kegiatan memperoleh anggaran sekitar Rp78,5 juta. Dana tersebut dicairkan sekaligus sebesar 100 persen sehingga pemerintah desa harus benar-benar siap dalam melaksanakan pekerjaan.
Ia mengingatkan agar desa penerima tidak membiarkan anggaran mengendap setelah pencairan. Pekerjaan harus segera dimulai, sementara dokumen administrasi dan laporan pertanggungjawaban wajib diselesaikan sesuai ketentuan.
Riyoso juga menegaskan bahwa penggunaan dana bantuan tidak terlepas dari pengawasan lembaga berwenang, termasuk BPK dan KPK. Karena itu, pemerintah desa diminta mengelola anggaran secara hati-hati dan menghindari segala bentuk penyimpangan.
Di luar persoalan jalan, pemerintah desa juga diminta memperhatikan kondisi lingkungan menjelang datangnya musim hujan pada Desember. Chandra meminta koordinasi dengan BPBD ditingkatkan untuk mengantisipasi potensi banjir maupun luapan sungai.
Pemetaan saluran irigasi, identifikasi titik rawan banjir, hingga normalisasi sungai menjadi sejumlah langkah yang perlu dipersiapkan sejak dini.
Melalui program bantuan keuangan dan penguatan koordinasi lintas pemerintahan tersebut, Pemkab Pati berharap pembangunan tidak hanya terpusat pada jalan kabupaten, tetapi juga mampu menjangkau kebutuhan infrastruktur hingga pelosok desa.
Sosialisasi ini turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pati, Penjabat Sekretaris Daerah, Kepala DPUTR, sejumlah kepala OPD terkait, para camat, serta kepala desa penerima Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan.
