PATI, sraya.net – Pelantikan 79 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, meminta para pejabat yang baru dilantik menjaga integritas serta menghindari gaya hidup mewah yang dipertontonkan kepada publik.
Pesan tersebut disampaikan Chandra saat memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (22/10/2026). Ia mengingatkan bahwa setiap pejabat harus mampu menempatkan diri dan menunjukkan kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah harus dibangun melalui perilaku yang baik, keterbukaan, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Karena itu, para pejabat diminta tidak hanya berfokus pada kedudukan, tetapi juga memastikan keberadaan mereka membawa manfaat bagi masyarakat.
“Sekarang ini harus berubah, selalu saya bicarakan. Semua serba transparan. Tetap jaga integritas sebagai ASN. Kami harapkan jangan ada flexing pejabat, mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum baik,” tegas Chandra.
Ia menambahkan, pengisian jabatan tersebut merupakan langkah untuk mengatasi kekosongan posisi di sejumlah organisasi perangkat daerah sekaligus memberikan penyegaran dalam tubuh birokrasi. Dengan susunan pejabat yang baru, pelaksanaan program pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Chandra menyebut, proses pengisian jabatan telah dipersiapkan sebelumnya sehingga tidak dilakukan secara mendadak.
“Banyak kekosongan, ini memang sudah dijadwalkan. Banyak yang kosong dan juga bagian dari penyegaran,” ujarnya.
Selain penataan birokrasi, Pemkab Pati juga menaruh perhatian pada upaya pencegahan korupsi melalui penguatan integritas aparatur. Salah satu langkah yang dilakukan ialah menjalin koordinasi dan menghadirkan pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Program tersebut menyasar berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk kepala desa, camat, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparatur mengenai pentingnya menjalankan kewenangan sesuai aturan.
“Pemkab selalu mengundang KPK ke Pati untuk pendampingan. Semua untuk kepentingan masyarakat Pati, semua unsur, kepala desa, camat, kepala OPD. Intinya kami ingin meningkatkan integritas,” ungkapnya.
Chandra menegaskan, seluruh pejabat harus memiliki orientasi pengabdian yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pati. Profesionalisme, tanggung jawab, dan kepentingan publik harus menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan tugas maupun pengambilan keputusan.
“Kita punya tujuan sama, memberikan pengabdian kepada masyarakat Pati,” imbuhnya.
Dalam pelantikan tersebut, para pejabat ditempatkan pada berbagai posisi administrator dan pengawas, meliputi camat, sekretaris dinas, kepala bagian, kepala bidang, sekretaris kecamatan, kepala seksi, kepala subbagian, serta kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
Sejumlah pejabat yang dilantik sebagai camat di antaranya Eko Purwantoro untuk Kecamatan Juwana, Eko Budi Santosa untuk Kecamatan Gabus, Taufan Wicaksono untuk Kecamatan Jaken, dan Ponco Arianto untuk Kecamatan Sukolilo.
Selain itu, Udi Harsilo Nugroho dipercaya sebagai Camat Winong, Mimpi Arde Area sebagai Camat Pucakwangi, Wahyu Wuriyanto sebagai Camat Pati, Bambang Setyo Utomo sebagai Camat Tambakromo, Sugiharto sebagai Camat Kayen, Muhammad Roni sebagai Camat Tlogowungu, dan Bisma Susila Utama sebagai Camat Cluwak.
Melalui penempatan pejabat baru tersebut, Pemkab Pati berharap kekosongan jabatan dapat teratasi dan kinerja organisasi pemerintahan semakin optimal. Para pejabat juga diharapkan mampu membuktikan komitmen terhadap pemerintahan yang transparan, bersih, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
