PATI – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, meminta agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati tetap berjalan meski pemerintah daerah tengah menjalani berbagai tahapan asistensi dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi merupakan hal penting, namun pelayanan kepada masyarakat juga tidak boleh terhambat.
Joni menilai proses pendampingan dan asistensi merupakan langkah positif untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan sesuai aturan. Meski demikian, ia mengingatkan agar proses tersebut tidak berdampak pada tertundanya proyek-proyek yang memiliki urgensi tinggi bagi kepentingan masyarakat.
“Asistensi merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan. Namun di sisi lain, pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat juga harus tetap berjalan. Jangan sampai masyarakat yang akhirnya merasakan dampak dari keterlambatan pelaksanaan program,” ujar Joni.
Ia menegaskan, sejumlah infrastruktur seperti jalan, jembatan, tanggul, hingga saluran drainase membutuhkan penanganan tepat waktu karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat serta kelancaran aktivitas ekonomi.
Menurutnya, setiap penundaan pembangunan berpotensi menimbulkan dampak berantai. Selain memperbesar risiko kerusakan, kondisi tersebut juga dapat menghambat distribusi hasil pertanian, perdagangan, maupun mobilitas masyarakat yang setiap hari bergantung pada kondisi infrastruktur yang layak.
“Kerusakan infrastruktur bukan sekadar persoalan fisik, tetapi menyangkut produktivitas masyarakat. Ketika akses terganggu, biaya distribusi meningkat, aktivitas ekonomi melambat, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga ikut terdampak. Karena itu, pembangunan harus tetap menjadi prioritas dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Joni berharap pemerintah daerah mampu menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi dan percepatan pembangunan. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik justru harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia optimistis, apabila proses pengawasan dan pembangunan dapat berjalan beriringan, Kabupaten Pati akan tetap mampu menjaga momentum pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
(ADV)
