PATI, sraya.net — Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati mendapat perhatian Fraksi PKB DPRD Pati dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.
Anggota Fraksi PKB DPRD Pati, Muntamah, mengingatkan agar kebijakan peningkatan pendapatan daerah tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu membedakan antara optimalisasi potensi penerimaan dengan kebijakan yang secara langsung menambah beban warga.
“Peningkatan PAD memang penting, tetapi harus melihat kemampuan masyarakat. Jangan sampai kebijakan fiskal justru membuat masyarakat semakin berat,” ujar Muntamah.
Ia mendorong Pemkab Pati melakukan evaluasi terhadap penerimaan daerah yang selama ini belum maksimal.
Potensi yang belum tergarap, kata dia, perlu diidentifikasi terlebih dahulu sebelum pemerintah mengambil langkah untuk menaikkan tarif atau pungutan.
“Masih banyak yang bisa diperbaiki dari sisi pendataan, pengawasan, dan kepatuhan. Itu harus diperkuat,” katanya.
Muntamah juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas ekonomi harian.
Menurutnya, kebijakan pendapatan daerah seharusnya berjalan seiring dengan upaya menjaga daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai mengejar angka PAD tetapi di sisi lain aktivitas ekonomi masyarakat justru terganggu,” jelasnya.
Fraksi PKB berharap Perubahan APBD 2026 tetap menempatkan pelayanan dasar dan perlindungan masyarakat sebagai bagian penting dalam prioritas anggaran.
(ADV)
