PATI – Keselamatan pelajar saat berangkat dan pulang sekolah menjadi salah satu perhatian utama DPRD Kabupaten Pati. Melalui Komisi C, DPRD terus mendorong penguatan layanan transportasi sekolah sebagai upaya mengurangi pelajar yang masih menggunakan sepeda motor meski belum memenuhi persyaratan berkendara.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, menilai penyediaan angkutan sekolah merupakan langkah strategis yang perlu dipercepat. Menurutnya, keberadaan transportasi khusus pelajar tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini.
“Persoalan keselamatan pelajar tidak cukup diselesaikan dengan penindakan saja. Yang lebih penting adalah menyediakan pilihan transportasi yang aman sehingga siswa memiliki alternatif selain menggunakan kendaraan pribadi,” kata Joni.
Ia menjelaskan, DPRD bersama pemerintah daerah tengah mencari berbagai peluang untuk menambah armada angkutan sekolah tanpa membebani anggaran secara berlebihan. Salah satu opsi yang dinilai layak adalah memanfaatkan kendaraan umum yang masih memiliki kondisi operasional baik dari daerah lain untuk dialihkan menjadi armada transportasi pelajar.
Menurut Joni, pemanfaatan kendaraan yang masih layak pakai merupakan langkah yang lebih efisien sekaligus dapat mempercepat penyediaan layanan bagi masyarakat. Namun demikian, seluruh armada yang nantinya digunakan tetap harus memenuhi standar kelayakan dan keselamatan sebelum dioperasikan.
“Kami ingin setiap armada yang digunakan benar-benar aman, nyaman, dan siap melayani pelajar. Karena itu seluruh proses harus dilakukan secara matang, mulai dari aspek teknis hingga kelayakan operasional kendaraan,” ujarnya.
Selain penambahan armada, Komisi C juga mendukung optimalisasi angkutan umum yang saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan penataan rute dan jadwal yang sesuai dengan jam masuk maupun pulang sekolah, angkutan tersebut diharapkan mampu menjangkau lebih banyak pelajar di berbagai wilayah Kabupaten Pati.
Joni menambahkan bahwa keberhasilan program angkutan sekolah membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, sekolah, operator transportasi, hingga dunia usaha diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program, termasuk melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kalau semua pihak bergerak bersama, saya yakin kebutuhan transportasi pelajar bisa dipenuhi secara bertahap. Tujuan akhirnya adalah menciptakan perjalanan ke sekolah yang lebih aman sekaligus menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar,” tegasnya.
Ia berharap pengembangan layanan angkutan sekolah dapat menjadi solusi jangka panjang bagi Kabupaten Pati. DPRD, lanjut Joni, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap tahapan program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para pelajar.
(ADV)
