PATI, sraya.net — Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seringkali dilihat hanya dari kacamata teknis legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun, Anggota Komisi A DPRD Pati, Danu Ikhsan HC, memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai peran tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap produk kebijakan yang lahir dari meja dewan harus memiliki dampak langsung (outcome) bagi kesejahteraan warga.
Menurut Danu, fungsi penganggaran dan pengawasan yang dijalankan DPRD harus diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat kecil. Ia tidak ingin kebijakan hanya berakhir sebagai dokumen administratif tanpa perubahan nyata di lapangan.
“Peran DPRD tidak hanya sebatas menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Lebih dari itu, setiap kebijakan harus mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat,” ungkap Danu.
Ia mendorong agar pengawasan terhadap program pemerintah daerah benar-benar memastikan bahwa masyarakat kecil mendapatkan porsi perhatian yang cukup, terutama dalam hal pelatihan keterampilan dan akses ekonomi. Dengan pengawasan yang ketat dan keberpihakan pada warga miskin, Danu optimis target pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pati dapat tercapai secara efektif dan berintegritas.
(ADV)
