Anggota DPRD Pati, Kastomo, menekankan efektivitas pembahasan revisi Perda terkait tarif retribusi daerah secara komprehensif. Ia mengusulkan agar rekomendasi perubahan nominal tarif dari berbagai OPD diintegrasikan dalam revisi Perda yang sedang dibahas. Langkah ini dinilai sebagai strategi terbaik agar kebijakan retribusi dapat segera disesuaikan dengan dinamika kebutuhan pelayanan publik.
Kastomo menyoroti bahwa ketimpangan antara biaya pelayanan dan penerimaan daerah harus segera diminimalisir melalui penyesuaian regulasi yang tepat. Ia berargumen bahwa revisi ini bukan sekadar upaya administratif, melainkan langkah untuk memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan optimal melalui dukungan penerimaan retribusi yang realistis. Pembahasan secara menyeluruh dianggap mampu menghindari kebijakan yang tumpang tindih.
Dalam kaitan dengan efisiensi birokrasi, Kastomo memberikan perhatian khusus pada efektivitas kerja sama pemerintah dengan pihak luar seperti BPJS. Ia ingin agar konsep penghematan kerja yang diterapkan dalam kemitraan tersebut juga dapat diadaptasi dalam pengelolaan retribusi jasa umum. Baginya, fokus utama harus tertuju pada bagaimana kebijakan dapat mempermudah proses sekaligus meningkatkan efektivitas retribusi.
Terkait beban masyarakat, Kastomo kembali menegaskan perlunya kajian matang sebelum menerapkan kenaikan tarif. Ia memahami bahwa daerah membutuhkan peningkatan pendapatan untuk layanan publik, namun ia melarang keras kebijakan yang memberatkan rakyat kecil. Keseimbangan antara kebutuhan daerah dan kemampuan masyarakat menjadi prinsip yang ia pegang teguh dalam setiap pembahasan revisi Perda.
Ia berharap proses revisi Perda ini dapat segera dituntaskan agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat Pati. Kastomo menekankan bahwa hasil akhir dari revisi ini harus menjadi kebijakan yang adaptif dan mampu menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait.
