PATI – Rekomendasi dari jajaran Polresta Pati terkait penertiban tempat hiburan malam yang diduga melanggar ketentuan mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Pati. Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Suwarno, menilai masukan tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pengawasan dan penegakan aturan di daerah.
Menurut Suwarno, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Ia berharap setiap rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi sesuai kewenangan masing-masing.
“Masukan dari aparat kepolisian harus dipandang sebagai bagian dari upaya bersama menjaga ketertiban masyarakat. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan mengambil langkah yang tepat sesuai aturan yang berlaku,” ujar Suwarno.
Ia menjelaskan, pengawasan terhadap tempat hiburan malam harus dilakukan secara objektif dan mengedepankan kepastian hukum. Dengan begitu, seluruh pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama mengenai kewajiban untuk mematuhi peraturan, sementara masyarakat juga memperoleh jaminan rasa aman dan nyaman.
Suwarno juga meminta agar pemerintah daerah bersama Satpol PP, kepolisian, dan instansi terkait memperkuat koordinasi dalam menyusun langkah pengawasan di lapangan. Menurutnya, sinergi antarlembaga akan membuat proses pembinaan maupun penegakan aturan berjalan lebih efektif.
“Kami berharap setiap instansi dapat menjalankan perannya secara maksimal sehingga pengawasan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Tujuannya bukan sekadar melakukan penindakan, melainkan menciptakan ketertiban yang berkelanjutan,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Komisi A DPRD Kabupaten Pati berkomitmen mengawal upaya pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai masukan dari aparat penegak hukum. Suwarno berharap kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, Satpol PP, dan Polresta Pati mampu menjaga stabilitas keamanan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta menciptakan lingkungan yang tertib dan kondusif bagi masyarakat.
(ADV)
