PATI, sraya.net — Usulan tambahan penghasilan bagi tenaga honorer APBD 2005 di Kabupaten Pati mendapat perhatian Komisi A DPRD. Namun, realisasi kebijakan tersebut dinilai harus disertai mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Sekretaris Komisi A DPRD Pati dari Fraksi PKB, Kastomo, mengatakan aspirasi para honorer merupakan hal yang wajar mengingat panjangnya masa pengabdian mereka.
“Yang mereka sampaikan adalah aspirasi yang sangat beralasan karena masa pengabdiannya sudah 21 tahun. Tetapi ketika berbicara soal pemberian penghasilan dari pemerintah, tentu mekanismenya harus jelas,” kata Kastomo.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya memiliki niat memberikan tambahan penghasilan. Ada sejumlah aspek yang harus dipastikan, mulai dari dasar hukum hingga mekanisme penganggarannya.
Kastomo menilai hal tersebut penting karena status tenaga honorer berbeda dengan ASN.
“Kita harus hati-hati. Jangan sampai niatnya memberikan penghargaan, tetapi kemudian mekanismenya justru bertentangan dengan aturan. Karena itu harus dikaji sejak awal,” jelasnya.
Ia meminta OPD terkait melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap 23 tenaga honorer yang masih tersisa.
Data tersebut, menurutnya, diperlukan untuk memastikan siapa saja yang berhak, bagaimana status mereka, serta bentuk kebijakan apa yang dapat diterapkan.
“Jadi bukan hanya bicara besarannya. Kita juga harus bicara siapa penerimanya, dasar pemberiannya apa, dan masuk dalam skema anggaran yang mana,” ujarnya.
Kastomo berharap kajian tersebut dapat segera disampaikan kepada DPRD untuk menjadi bahan pembahasan berikutnya.
(ADV)
