PATI, sraya.net — Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mendorong agar dukungan perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap program beasiswa mahasiswa tetap dipertahankan. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program tersebut.
Ali menjelaskan, sejak awal program beasiswa dirancang dengan skema pembiayaan yang tidak sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu sumber yang diharapkan dapat menopang program adalah kontribusi dari perusahaan melalui CSR.
Karena itu, ia meminta komitmen perusahaan yang sebelumnya telah berpartisipasi untuk kembali dikomunikasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pati.
“Terlepas wajib atau tidaknya perusahaan memberikan CSR, yang terpenting program beasiswa ini harus tetap diselesaikan karena merupakan komitmen bersama. Dulu Pak Sudewo menyampaikan pembiayaannya tidak menggunakan APBD, melainkan dari sumber lain, termasuk CSR. Komitmen itu menurut saya harus terus dilanjutkan,” ujar Ali.
Menurutnya, komunikasi dengan pihak perusahaan diperlukan untuk memetakan kembali keberlanjutan dukungan yang selama ini diberikan. Pemkab Pati dapat mengetahui perusahaan yang masih berkomitmen sekaligus mencari solusi apabila terdapat perusahaan yang tidak lagi melanjutkan kontribusinya.
“Kalau sebelumnya sudah ada perusahaan yang ikut mendukung, tentu perlu dikomunikasikan kembali. Jangan sampai program yang sudah berjalan kemudian berhenti hanya karena pergantian sumber pembiayaan,” katanya.
Program beasiswa tersebut tercatat menyasar sebanyak 183 mahasiswa. Besaran bantuan diberikan berdasarkan kategori penerima, yakni Rp1 juta bagi mahasiswa dari keluarga miskin, Rp1,5 juta untuk kategori miskin ekstrem, serta Rp2,5 juta bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran.
Ali menilai keberlangsungan pembiayaan menjadi hal yang perlu segera dipastikan. Pasalnya, mahasiswa yang telah masuk dalam program tersebut memiliki hak yang harus tetap dipenuhi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan, persoalan sumber pendanaan tidak seharusnya berujung pada berkurangnya hak mahasiswa penerima. Menurutnya, pemerintah daerah bersama pihak-pihak yang sejak awal terlibat perlu mencari skema pembiayaan yang dapat menjaga program tetap berjalan hingga tuntas.
(ADV)
